HALOOKI, OKI: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II, Wahyu Sanjaya, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Selasa (8/4/2025). Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antara legislatif pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan, terutama terkait efisiensi anggaran dan perbaikan infrastruktur di Bumi Bende Seguguk.
Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, menekankan krusialnya kolaborasi antara Pemkab OKI dan DPR RI, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan di tengah kebijakan pengetatan anggaran.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat merupakan jawaban tantangan pembangunan ditengah kebijakan efisiensi. Mereka hadir bukan hanya membawa semangat silaturahmi, tetapi juga komitmen untuk membantu pembangunan OKI,” ungkap Muchendi usai pertemuan di Ruang Rapat Bupati OKI.
Lebih lanjut, Muchendi menjelaskan bahwa Pemkab OKI telah melakukan penyesuaian anggaran sesuai arahan presiden, dengan mengalihkan dana dari kegiatan seremonial ke sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami menyesuaikan program demi keberlangsungan pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” imbuhnya.
Kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di beberapa wilayah OKI, seperti jalan dan jembatan rusak, turut menjadi sorotan utama.
“Saya berharap dengan adanya komunikasi aktif dengan pusat khususnya DPR RI, solusi pembiayaan untuk perbaikan infrastruktur dapat segera direalisasikan melalui skema pendanaan pusat maupun daerah,” harap Muchendi.
Menanggapi hal tersebut, Wahyu Sanjaya, anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, menyatakan pemahamannya atas beban anggaran yang dihadapi daerah.
“Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk komitmen kami untuk menyerap dan menyuarakan aspirasi daerah. Salah satunya bagaimana OKI bisa tetap membangun meski fiskal terbatas,” tegas Wahyu.
Wahyu menyoroti isu keterlambatan penyaluran dana dari pusat dan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai kendala signifikan bagi banyak daerah, termasuk OKI.
“Saya akan terus memperjuangkan alokasi yang adil agar daerah seperti OKI, yang memiliki wilayah luas dan kebutuhan infrastruktur mendesak, tidak tertinggal. Saya akan bantu semaksimal mungkin agar kebutuhan daerah kita bisa sampai ke pusat,” janjinya.
Selain itu, Wahyu mendorong Pemkab OKI untuk mempererat komunikasi lintas sektor dan koordinasi berkelanjutan.
“Kita harus buka ruang komunikasi lebih luas, baik melalui jalur formal maupun informal. Jangan sampai kebutuhan masyarakat kita tertunda hanya karena kurangnya koordinasi antarlembaga,” ujarnya.
Wahyu menutup pertemuan dengan komitmen untuk terus bersinergi dengan Pemkab OKI dalam merumuskan kebijakan dan solusi pembangunan daerah.
“Dengan komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang erat, diharapkan berbagai permasalahan pembangunan dapat diatasi secara efisien dan berkelanjutan,” pungkasnya.
